Bupati Sukabumi Jawab Pandangan Fraksi DPRD Soal Raperda APBD 2026
Sukabumi, Fokus Tajam || Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD di ruang sidang utama, Kamis (2/10/2025).
Rapat dihadiri Wakil Bupati H. Andreas, jajaran Forkopimda, Forkopimcam, serta para undangan. Dalam kesempatan itu, Bupati menanggapi secara rinci masukan dari seluruh fraksi, mulai dari Golkar, Gerindra, PKS, PDIP, PKB, Demokrat, hingga PPP.
“Masukan DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat. Kami berkomitmen menjaga kedisiplinan waktu, kualitas perencanaan, dan transparansi dalam penyusunan APBD,” kata Asep Japar.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah akan memperkuat kebijakan fiskal dengan mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mencegah kehilangan potensi PAD dan praktik fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami sudah menugaskan Bapenda dan perangkat daerah terkait untuk melakukan terobosan agar target PAD 2026 lebih realistis bahkan bisa melampaui capaian sebelumnya,” jelasnya.
Menurut Bupati, strategi ini diharapkan mampu memperluas ruang fiskal untuk mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan. Sementara dari sisi belanja, anggaran akan tetap diprioritaskan pada layanan dasar, kebutuhan wajib non-layanan dasar, serta belanja pilihan sesuai kondisi fiskal dan kebutuhan riil masyarakat.
Evaluasi belanja tiap perangkat daerah pun akan diperketat, terutama agar sejalan dengan tupoksi, indikator kinerja, dan aturan mandatory spending di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta dana desa.
“Kualitas belanja daerah harus semakin baik, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Sukabumi,” tegasnya.
