Dugaan Keterlibatan Kepala Dinas DPMD dalam Kegiatan Bela Negara untuk Para Kades Purwakarta
Purwakarta || Fokus Tajam.com
Kegiatan “Bela Negara” yang diikuti para kepala desa dan sekretaris desa se-Kabupaten Purwakarta kini menuai sorotan. Pasalnya, acara yang digelar di kawasan Ujung Aspal tersebut diduga melibatkan peran Kepala Dinas DPMD Purwakarta, serta mewajibkan setiap desa mengeluarkan anggaran sebesar Rp8 juta.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dana sebesar itu berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP). Para perangkat desa merasa keberatan karena dana yang semestinya diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa justru digunakan untuk kegiatan yang belum jelas landasan regulasinya.
Sejumlah sumber menyatakan bahwa ada dugaan keterlibatan oknum tertentu di lingkungan DPMD, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya aktor lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi dalam mendorong pelaksanaan kegiatan tersebut.
Hal ini memunculkan pertanyaan publik:
Apakah penggunaan DBHP untuk kegiatan seperti Bela Negara memiliki dasar aturan yang jelas?
Jika tidak ada dasar hukum, maka kewajiban membayar Rp8 juta per desa berpotensi melanggar ketentuan pengelolaan keuangan desa.
Perbandingan pun mencuat. Pada kegiatan serupa yang melibatkan pelajar, pembiayaan biasanya berasal dari uang saku pribadi orang tua murid. Namun dalam kasus ini, justru para kepala desa diwajibkan menyetor uang dalam jumlah besar untuk kegiatan yang bukan merupakan prioritas pembangunan desa.
Warga menilai jika tujuan kegiatan adalah untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, semestinya masyarakat luas yang mendapatkan kesempatan mengikuti program tersebut, bukan hanya perangkat desa.
Aktivis dan pemerhati kebijakan publik di Purwakarta menegaskan akan mengawal dugaan penyimpangan ini, termasuk menelusuri apakah ada intervensi dari oknum pejabat dan apakah anggaran desa telah digunakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
red
