Prabowo Tegaskan Tindakan Tegas, Cabut Fasilitas DPR, dan Bela Hak Rakyat dalam Pidato 31 Agustus 2025
Jakarta, Fokus Tajam || Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato nasional pada Minggu (31/8/2025) di Istana Negara. Pidato tersebut digelar setelah pertemuan dengan Ketua DPR, Ketua MPR, dan para Ketua Umum partai politik, baik dari koalisi maupun oposisi. Prabowo menyoroti berbagai isu krusial mulai dari kerusuhan, aksi demonstrasi, penjarahan, hingga sikap pemerintah terhadap DPR dan aparat.
Kehadiran Tokoh Politik
Pidato disampaikan usai Presiden Prabowo berdiskusi dengan sejumlah tokoh politik besar, di antaranya Megawati Soekarnoputri (PDIP), Surya Paloh (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), Bahlil Lahadalia (Golkar), serta pimpinan DPR dan MPR, Puan Maharani dan Ahmad Muzani.
Hormati Kebebasan, Tolak Kekerasan
Prabowo menegaskan negara menghormati kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ia memberi peringatan keras bahwa aksi tersebut tidak boleh berubah menjadi anarkis, penjarahan, apalagi makar.
“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi yang murni dan damai. Tapi jika ada unsur makar dan terorisme, negara wajib bertindak tegas,” tegas Prabowo.
Bela Hak Rakyat dan Proses Hukum Aparat
Presiden juga menyinggung kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban bentrokan. Ia menyatakan duka mendalam, sekaligus kekecewaan atas dugaan tindakan berlebihan aparat.
“Saya terkejut dan kecewa. Petugas yang terbukti melanggar harus dimintai pertanggungjawaban. Proses hukum akan dilakukan cepat, transparan, dan dapat diawasi publik,” ujarnya.
Kebijakan Tegas untuk DPR
Menjawab kritik publik terhadap kinerja parlemen, Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan baru:
Tunjangan anggota DPR dicabut.
Larangan kunjungan kerja ke luar negeri diberlakukan.
Anggota DPR yang membuat pernyataan keliru akan dicabut keanggotaannya.
“Kebijakan ini diambil untuk menunjukkan keseriusan mendengar suara rakyat,” jelasnya.
Instruksi kepada DPR: Dengarkan Rakyat
Prabowo meminta DPR segera membuka pintu dialog dengan mahasiswa dan tokoh masyarakat. Menurutnya, langkah ini penting untuk menyerap aspirasi rakyat dan menenangkan suasana.
“Saya perintahkan DPR mengundang mahasiswa serta tokoh masyarakat untuk berdialog secara terbuka,” katanya.
Perintah kepada TNI-Polri
Prabowo menegaskan aparat keamanan wajib melindungi rakyat sekaligus menjaga ketertiban. Jika aksi berubah anarkis dan mengarah pada upaya makar, TNI-Polri diminta mengambil langkah hukum tanpa ragu.
“TNI dan Polri harus menjalankan tugas sesuai hukum, tegas tapi tetap menjaga rakyat,” ucap Presiden.
Seruan Persatuan Nasional
Di akhir pidato, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu, menjaga ketenangan, serta tidak mudah terprovokasi. Ia menekankan bahwa pemerintahannya berdiri bersama rakyat, terutama kelompok yang masih tertinggal.
“Percayalah, pemerintah akan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Jangan biarkan Indonesia dipecah belah. Mari kita jaga persatuan dan gotong royong demi bangsa,” pungkasnya
